PANGKALPINANG — Sebagai pelayan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), terus bertransformasi mengimplementasikan reformasi birokrasi berupa pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas.
Upaya itu, dibuktikan dengan digelarnya rapat internal Diskominfo Babel yang menyepakati Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, di Ruang Dancen Kantor Diskominfo Babel, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, Selasa (23/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Babel, Eko Sentosa itu, dan dihadiri Pejabat Administrator, Pengawas dan Sekretariat Diskominfo Babel.
Eko Sentosa mengatakan, pembentukan tim ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani, dalam menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, serta menjalankan reformasi birokrasi secara terukur dan akuntabel.
"Hari ini, kami berkumpul untuk membentuk satu tim pembangunan zona integritas Dinas Kominfo Babel sebagai bagian dari visi misi Gubernur, dalam menciptakan wilayah bebas korupsi dan menciptakan birokrasi bersih dan melayani melalui penciptaan dan reformasi birokrasi yang terukur dan akuntabel," ungkap Eko.
Menurut Eko, penerapan zona integritas menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Eko menegaskan, pembangunan zona integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen maupun bukti dukung penilaian, tetapi harus diwujudkan melalui implementasi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
"Seluruh tim kerja harus memiliki pemahaman yang selaras dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," tegasnya.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan, pembangunan zona integritas mencakup sejumlah area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik
Eko berharap, dengan pembentukan tim ini, koordinasi antar bagian semakin kuat, persepsi seluruh jajaran dapat disatukan, serta komitmen dalam mendukung pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan dapat terus ditingkatkan.
"Semoga pembangunan zona integritas ini tidak hanya menjadi target administratif, tapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya.
